Prima Tegal ( Opini )
Karena mengutip Milton Friedman dalam salah satu presentasinya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat dituduh sebagai penganut mazhab monetaris. Tuduhan ini terdengar serius mengingat Milton Friedman adalah perumus teori ekonomi besar yang melahirkan Chicago Boys—para ekonom Chili lulusan Universitas Chicago yang menjadi penasihat diktator Augusto Pinochet setelah menggulingkan Presiden sosialis Salvador Allende.
Pada 1973, saat Pinochet berkuasa, istilah neoliberalisme belum populer. Chicago Boys adalah pelaksana awal resep neoliberal, termasuk privatisasi aset publik, deregulasi keuangan dan perdagangan, pelepasan kontrol negara atas ekonomi, serta liberalisasi impor. Dampaknya, Chili mengalami deindustrialisasi besar-besaran: industri menurun hingga 11 persen dalam satu dekade (1974-1984) dan pekerja industri berkurang hingga 22 persen dalam tujuh tahun, dengan penurunan pekerja industri konservatif diperkirakan mencapai 33 persen antara 1973-1983 (R.N. Gwynne, 1986). Kaum monetaris tidak menyesali hal ini, bahkan menganggapnya perlu.
Baca Juga : https://primategal.blogspot.com/2025/12/prima-kabupaten-tegal-soroti.html
Resep neoliberal itu kemudian tersebar ke seluruh dunia, didorong oleh kebijakan Margaret Thatcher dan Ronald Reagan, dan makin mendunia setelah runtuhnya Uni Soviet pada 1991. Di Indonesia, pengaruh neoliberal mulai terasa sejak 1980-an dan semakin besar pasca-kejatuhan Soeharto 1998.
Lalu, bagaimana menilai Menteri Keuangan Purbaya apabila benar ia pengikut Friedman? Bukankah visi Presiden Prabowo berbeda, yakni mendorong Indonesia menjadi negara industri melalui hilirisasi dan industrialisasi nasional? Bukankah ada kontradiksi antara visi Presiden dan mazhab ekonominya?
Tuduhan itu perlu ditempatkan pada fakta kebijakan yang diambil Purbaya. Memang, ia mengutip pandangan Friedman tentang “uang yang mengendap,” mirip dengan teori monetaris yang menekankan pengendalian jumlah uang beredar. Namun, ada perbedaan penting: Friedman fokus mengontrol inflasi lewat kenaikan bunga untuk keuntungan sektor keuangan. Purbaya justru menyalurkan Rp200 triliun dana pemerintah agar suku bunga menurun, bukan naik, sehingga bank terdorong menyalurkan kredit ke sektor riil. Ia juga memastikan uang tidak digunakan membeli Surat Berharga Negara (SBN), memaksa perbankan berperan aktif dalam pembiayaan ekonomi riil.
Selain itu, langkah Purbaya seperti optimalisasi penyerapan anggaran dan penambahan transfer daerah yang sebelumnya dikurangi memperlihatkan nuansa Keynesian lebih kuat daripada monetaris murni. Keynes menekankan kesempatan kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi riil, menempatkan sektor keuangan untuk melayani ekonomi produktif—kebalikan dari monetaris ala Friedman.
Baca Juga : https://primategal.blogspot.com/2025/12/prima-kabupaten-tegal-politik-harus.html
Yang lebih penting dari perdebatan mazhab ekonomi Menkeu Purbaya adalah kemampuan para pembantu Presiden Prabowo mengimplementasikan visi Presiden: meningkatkan produktivitas nasional melalui ekonomi kerakyatan, koperasi, swasta, dan BUMN. Sinergi kementerian dan lembaga teknis di sektor riil—pertanian, perindustrian, ESDM, koperasi, ekonomi kreatif, dan lainnya—penting untuk perbaikan ekonomi yang sudah lama didiskusikan.
Sampai saat ini, kepemimpinan Presiden Prabowo tetap mendapat kepercayaan masyarakat. Modal politik ini dapat dimanfaatkan untuk menata kembali perekonomian, menciptakan program unggulan, dan membangun fondasi kuat agar Indonesia menjadi negara berdaulat, maju, adil, dan makmur (Dominggus Oktavianus, sumber: Partai Prima). ( ***)
Posting Komentar
0Komentar